Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-Undang yang ada lebih dahulu adalah Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan tidak mengatur hal-hal mendasar bagi profesi Akuntan Publik. Selama 14 bulan, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 3 Mei 2011. Keistimewaan Undang-Undang Akuntan Publik ini adalah adanya aturan tentang “Jasa Asuransi” yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur tentang profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur tentang Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional terhadap hasil kerja.