PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

10 1 20 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 29 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KPU.GO.ID Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2018 Pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu - Seri publikasi No. 14.3/ KPU Primary Author mixed material Hoboken, NJ KPU 2003 130514_0003.jpg.jpg Pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik - Seri publikasi No. 14.2/ KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2003 13052014_0002.jpg.jpg Suplemen pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik: Simulasi penyusunan laporan keuangan partai politik - Seri publikasi No. 14.4/2003 KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2003 130514_0004.jpg.jpg Suplemen pedoman sistem akuntansi keuangan partai politik: Simulasi penyusunan laporan keuangan partai politik - Seri publikasi No. 14.5/2003 KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2003 130514_0004.jpg.jpg Keputusan komisi pemilihan umum nomor 676 tahun 2003 tentang tat administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan partai politik, serta pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum - Seri publikasi No. 14/ KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2003 13052014_0001.jpg.jpg Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2012 R111213_0001.jpg.jpg Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana kampanye peserta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden Tahnu 2014 KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2014 12082014_0001.jpg.jpg Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2014 04062014_0001.jpg.jpg DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA: peraturan bersama komisi pemilihan umum, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum dan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu KPU Primary Author mixed material JAKARTA KPU 2012 130514_0001.jpg.jpg