IAPI Primary Author mixed material bibliography JAKARTA Salemba Empat 2011 id Indonesia

Text

93 hal; 14 cm Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga Akuntan Publik sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-Undang yang ada lebih dahulu adalah Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan tidak mengatur hal-hal mendasar bagi profesi Akuntan Publik. Selama 14 bulan, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat berupaya merumuskan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 3 Mei 2011. Keistimewaan Undang-Undang Akuntan Publik ini adalah adanya aturan tentang “Jasa Asuransi” yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik, yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur tentang profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur tentang Kantor Akuntan Publik (KAP) yang merupakan wadah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha KAP yang sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jawab profesional terhadap hasil kerja. Pengawas Industri Keuangan Pajak 657.61 9789790612181 Perpustakaan IAPI Digital Library Management System R 657.61 UND B00860 IAPI Library (RAK 2) R 657.61 UND B01128 IAPI Library (Rak 2) R 657.61 UND (2) B01129 IAPI Library (Rak 2) R 657.61 UND (3) B01309 IAPI Library R 657.61 UND (4) B01386 IAPI Library R 657.61 UND (5) B01387 IAPI Library R 657.61 UND (6) B01388 IAPI Library R 657.61 UND (7) d16d7529b6d8902c747a08e1b71e6c8f.jpg.jpg 30 2012-12-04 10:37:28 2019-04-01 09:25:08 machine generated